Aceh, kopelmanews.com – Reyhan M Marbun Wakil Ketua IMARSU (Sumatera Utara) Seorang mahasiswa asal Sumatera Utara yang kini menempuh pendidikan di Aceh menyoroti kebijakan kontroversial Gubernur Sumatera Utara yang menghentikan kendaraan angkutan berplat BL untuk dipaksa masuk ke plat wilayah BK atau BB (Sumut). Menurut saya kebijakan ini berpotensi besar memicu konflik sosial.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, gubernur Sumut sempat melontarkan pertanyaan bahwa ” Orang Sumut anti plat BL dan orang Aceh anti plat BK”. Ucapan tersebut kini kembali mencuat ke publik setelah Bobby Nasution, selaku Gubernur Sumut, menghadirkan kebijakan pemberhentian kendaraan plat BL demi digantikan dengan plat BK dan BB (Sumut).
“Bebrapa waktu baru saja meredam dengan pernyataan anti plat kini timbul lagi kebijakan gubernur Sumut yang memicu kekhawatiran kami mahasiswa Sumut yang berada di Aceh khususnya, ” Ujar Reyhan marbun wakil ketua IMARSU Mahasiswa Aceh berasal dari Sumut.
Lagi lagi dalih tentang perekonomian untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pejak kendaraan. Namun, kebijakan itu segera menuai kritik, kami menilai aturan tersebut terlalu dipaksakan dan tidak punya dasar hukum yang jelas.
“Plat nomor itu diatur oleh undang undang lalu lintas dan angkutan jalan, bukan kewenangan seorang Gubernur, kalau dipaksakan, ini bukan lagi kebijakan tetapi akal akalan”, tambah nya
Persoalan plat ini akhirnya membuka wajah asli bapak Bobby Nasution selaku Gubernur Sumut: gemar mempersulit hal sepele, tapi abai pada masalah substansial, jalan berlubang di biarkan, tapi rakyat malah dikejar untuk ganti plat kendaraan (nomor kendaraan)
Reyhan marbun sebagai wakil ketua IMARSU berharap dan berpesan kepada Gubernur Sumut bapak Bobby Nasution untuk berhatk hati dalam penyampaian dan perbuatan. Sebagai pejabat publik seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban serta kestabilitasan warga nya dimana pun berasa terutama bagi mahasiswa yang perantau.
