Aceh, Kopelmanews.com – Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demokrasi ini mengutamakan nilai-nilai moral, keadilan, musyawarah, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Banda Aceh (10/06/2026)
Etika pejabat publik menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, dalam kenyataannya, masih sering ditemukan berbagai tindakan pejabat publik yang menimbulkan kritik dan kekecewaan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa etika pejabat publik yang seharusnya dijunjung tinggi justru masih sering diabaikan?
Pertanyaan ini penting karena pejabat publik merupakan individu yang diberi amanah oleh masyarakat untuk menjalankan tugas pemerintahan dan melayani kepentingan rakyat. Jabatan yang mereka emban bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan berintegritas. Ketika seorang pejabat publik mengabaikan etika dalam menjalankan tugasnya, maka yang dirugikan bukan hanya lembaga tempat ia bekerja, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurut saya, etika pejabat publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas demokrasi. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Setiap pejabat publik dituntut untuk memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, transparan, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Tanpa adanya etika yang baik, pelaksanaan demokrasi hanya akan menjadi prosedur formal tanpa menghasilkan pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Mengapa Etika Pejabat Publik Masih Sering Diabaikan?
Saya melihat bahwa salah satu penyebab masih sering terjadinya pelanggaran etika oleh pejabat publik adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Tidak sedikit pejabat yang memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menyaksikan adanya praktik korupsi, nepotisme, serta tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik. Keadaan ini tentu bertentangan dengan semangat Demokrasi Pancasila yang mengutamakan keadilan dan kepentingan umum.
Selain itu, kurangnya kesadaran moral dan tanggung jawab juga menjadi faktor yang memengaruhi. Sebagian pejabat mungkin memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi belum tentu memiliki komitmen moral yang kuat untuk menjalankannya secara konsisten. Padahal, etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Seorang pejabat dapat saja tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi tindakannya tetap dapat dinilai tidak etis apabila merugikan kepentingan masyarakat atau menimbulkan konflik kepentingan.
Menurut saya, perkembangan teknologi dan media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perilaku pejabat publik. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana pengawasan publik yang efektif karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kinerja pejabat. Namun di sisi lain, masih terdapat pejabat yang kurang berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan atau menunjukkan perilaku yang tidak pantas di ruang publik. Akibatnya, citra lembaga pemerintahan dan kepercayaan masyarakat dapat menurun karena tindakan yang sebenarnya dapat dihindari apabila etika dijadikan pedoman utama.
Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, pejabat publik seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya moral, integritas, dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam menjalankan amanah jabatan.
Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan penghormatan terhadap hak, martabat, serta perlakuan yang adil kepada setiap warga negara. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik harus mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga keutuhan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan secara bijaksana, demokratis, serta mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut agar setiap kebijakan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pejabat dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat.
Saya berpendapat bahwa peningkatan etika pejabat publik tidak dapat dilakukan hanya melalui aturan dan sanksi semata. Diperlukan pula pendidikan karakter, pembinaan integritas, serta pengawasan yang efektif dari masyarakat dan lembaga negara. Selain itu, proses rekrutmen dan pemilihan pemimpin juga harus memperhatikan aspek moral dan integritas, bukan hanya kemampuan teknis atau popularitas semata. Dengan demikian, pejabat yang terpilih benar-benar memiliki komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Etika pejabat publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Demokrasi Pancasila tidak hanya membutuhkan aturan dan lembaga yang kuat, tetapi juga membutuhkan pemimpin yang berintegritas serta memiliki tanggung jawab moral yang tinggi.
