Aceh, Kopelmanews.com – Ketua DEMA FTK UIN Ar-Raniry, Muhammad Alfajri Marpaung, menegaskan bahwa kondisi yang ditemukan di lapangan menunjukkan masih lemahnya realisasi pemulihan pendidikan pascabencana di Aceh Tengah. Banda Aceh (08/06/2026)
“Kami mengapresiasi pemerintah dan berbagai pihak yang telah turun langsung ke lokasi bencana untuk melihat kondisi masyarakat serta sektor pendidikan yang terdampak. Kami juga mencatat penjelasan dari Dinas Pendidikan bahwa pembangunan sekolah masih berada dalam tahap rehabilitasi, peninjauan, dan pencarian lahan untuk pembangunan sekolah permanen. Guru maupun masyarakat sekitar juga membenarkan bahwa rencana tersebut memang pernah disampaikan,” ujarnya.
Namun menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi membutuhkan penjelasan mengenai rencana, melainkan kepastian mengenai pelaksanaan.
“Masalahnya, delapan bulan setelah bencana berlalu, masyarakat masih berada pada titik yang sama: menunggu. Menunggu realisasi, menunggu pembangunan, dan menunggu janji yang hingga hari ini belum terlihat bentuk nyatanya. Sementara itu, anak-anak tetap datang ke sekolah setiap hari dalam kondisi yang jauh dari layak. Waktu terus berjalan, tetapi penyelesaiannya seolah berjalan di tempat,” tegasnya.
Menurut DEMA FTK, apa yang terjadi di SD Negeri 10 Ketol merupakan gambaran bahwa pemulihan pendidikan belum berjalan secepat yang dibutuhkan masyarakat. Siswa masih belajar berdesakan dalam satu ruangan, dengan fasilitas yang terbatas, tanpa akses listrik yang memadai, dan dalam kondisi yang seharusnya sudah tidak lagi terjadi delapan bulan pascabencana.
“Jangan sampai penderitaan masyarakat hanya menjadi bahan laporan, bahan rapat, dan bahan publikasi di media sosial. Masyarakat tidak membutuhkan pencitraan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Anak-anak tidak membutuhkan kunjungan yang berulang-ulang, mereka membutuhkan ruang kelas yang layak untuk belajar. Mereka tidak membutuhkan janji yang terus disampaikan, mereka membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka,” ujarnya
DEMA FTK menilai bahwa terlalu sering masyarakat disuguhi narasi tentang proses, kajian, dan perencanaan, sementara kebutuhan paling mendasar di lapangan masih belum terpenuhi.
“Jangankan berbicara tentang pembangunan sekolah baru, kebutuhan dasar pendidikan saja hingga hari ini masih belum terselesaikan. Listrik belum tersedia, fasilitas belajar masih terbatas, perlengkapan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi, dan siswa masih harus bertahan dalam kondisi yang serba kekurangan. Jika delapan bulan belum cukup untuk menyelesaikan kebutuhan yang paling mendasar, maka masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana pendidikan benar-benar menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi lambannya respons dan tindak lanjut merupakan sesuatu yang seharusnya dapat dihindari.
“Bencana telah berlalu delapan bulan yang lalu, tetapi anak-anak masih menanggung akibatnya hingga hari ini. Yang lebih menyedihkan, mereka bukan lagi hanya berhadapan dengan dampak bencana, tetapi juga dengan lambannya proses pemulihan. Jangan sampai bangunan sekolah yang roboh lebih cepat mendapat perhatian dibanding masa depan anak-anak yang sedang dipertaruhkan setiap harinya,” tegas Muhammad Alfajri Marpaung.
DEMA FTK mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera menghentikan pola kerja yang berhenti pada tahap peninjauan dan perencanaan semata. Masyarakat membutuhkan kepastian, target yang jelas, dan tindakan yang dapat diukur.
“Yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan sekadar gedung sekolah, melainkan masa depan generasi Aceh Tengah. Pendidikan tidak boleh menjadi korban kedua setelah bencana. Delapan bulan adalah waktu yang terlalu lama bagi anak-anak untuk terus menunggu. Negara tidak boleh hanya hadir saat meninjau lokasi dan mengambil dokumentasi. Negara harus hadir dalam bentuk solusi yang nyata, cepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
