Aceh, Kopelmanews.com – Bencana selalu meninggalkan luka yang sama: rumah hancur, usaha hilang, keluarga terpisah, bahkan nyawa melayang. Dalam situasi seperti itu, masyarakat hanya berharap satu hal: negara hadir secara adil.
Namun harapan itu kini mulai dipertanyakan setelah beredarnya data yang memperlihatkan perbedaan mencolok dalam besaran bantuan bencana di beberapa daerah di Pulau Sumatra.
Informasi yang beredar menunjukkan bantuan untuk Aceh mencapai Rp45,83 triliun, Sumatera Barat Rp8,38 triliun, sementara Sumatera Utara hanya Rp2,11 triliun.
Perbedaan angka yang sangat jauh ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Ini bukan sekadar persoalan administrasi anggaran. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Sumatera Utara juga mengalami dampak bencana yang serius. Banyak warga kehilangan rumah, kehilangan usaha yang menjadi sumber penghidupan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Ribuan masyarakat harus berjuang memulai hidup dari nol setelah bencana menghancurkan hampir seluruh yang mereka miliki.
Karena itu, ketika angka bantuan yang muncul jauh lebih kecil, publik tentu bertanya dengan sangat wajar:
Apa dasar kebijakan ini? Apa indikator yang digunakan pemerintah pusat? Mengapa perbedaannya bisa sejauh itu?
Pertanyaan ini bukan provokasi. Ini adalah hak publik dalam negara demokrasi.
Yang menjadi persoalan serius adalah ketika pertanyaan masyarakat tidak dijawab secara terbuka oleh pemerintah pusat. Diamnya pemerintah hanya akan memperkuat kesan bahwa kebijakan ini tidak transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar daerah.
Dalam negara demokrasi, pemerintah tidak boleh diam ketika rakyat mempertanyakan kebijakannya. Pemerintah justru memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjelaskan secara terbuka dasar setiap kebijakan yang diambil.
Jika memang ada indikator tertentu—baik dari jumlah korban, tingkat kerusakan, maupun kebutuhan pemulihan—jelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan biarkan masyarakat berspekulasi dan mempertanyakan keadilan negara.
Negara tidak boleh terlihat pilih kasih ketika rakyatnya sedang berada dalam penderitaan. Bantuan bencana seharusnya menjadi simbol kehadiran negara bagi semua korban, bukan justru menimbulkan kesan bahwa ada daerah yang lebih diperhatikan dan ada yang diabaikan.
Karena itu, pemerintah pusat harus segera memberikan penjelasan resmi dan transparan kepada publik. Penjelasan ini penting bukan hanya untuk menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara.
Di sisi lain, persoalan ini tidak boleh berhenti hanya sebagai diskusi angka. Saya mengajak seluruh mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat sipil di Sumatera Utara dan berbagai daerah lainnya untuk bersama-sama mengawal persoalan ini secara kritis dan bertanggung jawab.
Mahasiswa tidak boleh diam. Masyarakat sipil tidak boleh apatis. Ketika kebijakan publik menimbulkan pertanyaan besar, maka pengawasan publik harus hadir lebih kuat.
Yang sedang diperjuangkan bukan sekadar angka bantuan dalam laporan anggaran.
Yang sedang diperjuangkan adalah keadilan bagi para korban bencana dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
Dan satu hal yang harus diingat:
ketika rakyat mulai mempertanyakan keadilan negara, pemerintah tidak boleh memilih untuk diam.
