Aceh, Kopelmanews.com – Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (DEMA FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengecam lambannya langkah pemerintah dalam memulihkan sektor pendidikan pascabanjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tengah. Hingga saat ini, ratusan siswa di sejumlah sekolah masih harus menjalani proses belajar mengajar di tenda darurat dengan fasilitas yang sangat terbatas. Banda Aceh (2/06/2026)
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah per 11 Mei 2026, terdapat sedikitnya 12 sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar di bawah tenda, yaitu SDN 11 Pegasing, SDN 3 Linge, SDN 8 Linge, SDN 10 Linge, SDN 11 Linge, SDN 10 Ketol, SDN 15 Ketol, SDN 20 Ketol, SDN 1 Bintang, SMPN 26 Takengon, SMPN 32 Takengon, dan SMPN 44 Takengon. Total terdapat 815 siswa yang hingga kini belum dapat menikmati fasilitas belajar yang layak akibat kerusakan bangunan sekolah pascabencana.
Ketua DEMA FTK UIN Ar-Raniry, Muhammad Alfajri Marpaung, menilai kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Sudah berbulan-bulan sejak bencana terjadi, namun ratusan siswa masih belajar di tenda darurat. Berbagai janji pemulihan yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Jangan sampai pemulihan hanya menjadi narasi di atas kertas sementara anak-anak terus menanggung dampaknya di lapangan,” ujarnya.
DEMA FTK juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di lokasi terdampak. Sejumlah guru masih mengajar seluruh mata pelajaran untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 SD di dalam tenda darurat dengan honor sekitar Rp250.000 per bulan. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan dan mencerminkan belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap pemulihan pendidikan pascabencana.
“Tidak hanya siswa yang menjadi korban keterlambatan pemulihan, para guru juga menghadapi beban yang berat. Dengan fasilitas yang minim dan honor yang sangat rendah, mereka tetap berupaya memastikan proses pendidikan berjalan. Dedikasi seperti ini seharusnya mendapat perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah,” lanjutnya.
Menurut DEMA FTK, kondisi ini telah berlangsung cukup lama pascabencana yang merusak sejumlah bangunan sekolah. Di tengah berbagai program pendidikan yang terus digaungkan pemerintah, ratusan siswa di Aceh Tengah masih harus belajar di bawah tenda, menghadapi cuaca panas maupun hujan setiap harinya.
DEMA FTK menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik alasan birokrasi dan administrasi ketika masa depan pendidikan anak-anak sedang dipertaruhkan. Setiap keterlambatan dinilai berpotensi menghilangkan kesempatan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Selain itu, DEMA FTK juga menyoroti peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dinilai harus lebih aktif dan responsif dalam menangani kondisi pendidikan di wilayah terdampak bencana.
“Jika pendidikan benar-benar menjadi prioritas nasional, maka tidak seharusnya ada 815 siswa yang bertahan berbulan-bulan di tenda darurat sambil menunggu kepastian pembangunan sekolah mereka,” tegas Alfajri.
Menurut DEMA FTK, masyarakat tidak lagi membutuhkan seremonial maupun pernyataan yang berulang-ulang, melainkan langkah konkret yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.
“Anak-anak Aceh Tengah membutuhkan ruang belajar yang layak, fasilitas pendidikan yang memadai, serta kepastian bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi masa depan mereka,” lanjutnya.
DEMA FTK UIN Ar-Raniry mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan Kemendikdasmen untuk segera menyampaikan langkah konkret beserta target waktu yang jelas terkait rehabilitasi sekolah terdampak banjir. Pihaknya juga meminta pemerintah memprioritaskan sekolah-sekolah yang hingga kini masih digunakan sebagai lokasi belajar darurat.
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal isu tersebut serta mendorong partisipasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan media dalam mengawasi komitmen pemerintah hingga hak-hak pendidikan peserta didik benar-benar terpenuhi.
“Negara harus membuktikan keberpihakannya melalui kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Delapan ratus lima belas siswa Aceh Tengah sudah terlalu lama menunggu,” tutupnya
