Oleh: Dr. Saifullah, S.Ag., MA.
Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Indonesia merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia. Keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Di tengah realitas tersebut, moderasi beragama hadir sebagai sebuah pendekatan yang menempatkan kehidupan beragama pada jalan tengah (wasathiyah), yaitu tidak terjebak pada sikap ekstrem yang kaku dan eksklusif, tetapi juga tidak terjerumus pada pemahaman yang terlalu bebas hingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama.
Namun demikian, upaya membangun moderasi beragama dewasa ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kemajuan teknologi informasi yang seharusnya memperluas akses terhadap pengetahuan justru sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Berbagai narasi yang menyesatkan mengenai moderasi beragama beredar luas di media sosial. Tidak jarang muncul anggapan bahwa moderasi beragama merupakan bentuk pelemahan akidah atau upaya menyeragamkan keyakinan. Padahal, moderasi beragama sama sekali tidak mengubah ajaran agama, melainkan mengajarkan cara beragama yang adil, proporsional, dan menghargai keberagaman.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada konsep moderasi beragama itu sendiri, melainkan pada rendahnya literasi masyarakat dalam memahami konsep tersebut. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat sering kali menerima dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial, diskriminasi, hingga polarisasi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum. Dunia kampus yang selama ini dianggap sebagai pusat keilmuan dan pengembangan pemikiran kritis juga tidak sepenuhnya terbebas dari persoalan serupa. Kehadiran media digital memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Oleh karena itu, civitas akademika memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar, objektif, dan berbasis kajian ilmiah.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Moderasi beragama tidak hanya berbicara tentang hubungan antarumat beragama, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, penghormatan terhadap kemanusiaan, serta kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman. Melalui pendekatan ini, perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan sosial yang harus dikelola secara bijaksana.
Pemerintah melalui berbagai program penguatan moderasi beragama telah memperkenalkan empat indikator utama yang dapat menjadi parameter dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Keempat indikator tersebut bukan sekadar konsep normatif, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Komitmen kebangsaan tercermin dalam kesediaan menerima Pancasila, UUD 1945, dan seluruh konsensus nasional sebagai fondasi kehidupan bersama. Toleransi diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya serta kesediaan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Sementara itu, sikap anti-kekerasan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pemaksaan kehendak, baik secara fisik maupun verbal. Adapun penerimaan terhadap budaya lokal menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat berjalan beriringan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.
Dalam posisi inilah kampus memiliki peran yang sangat penting. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga harus melahirkan generasi yang memiliki kedewasaan berpikir, kemampuan berdialog, serta kesadaran untuk hidup dalam masyarakat yang plural. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kampus dapat menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama secara berkelanjutan.
Lebih jauh lagi, para akademisi perlu aktif menghadirkan narasi-narasi alternatif yang mencerahkan di ruang digital. Publik membutuhkan informasi yang berbasis data, argumentasi yang rasional, dan pandangan keagamaan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi ajaran agama. Jika ruang digital dibiarkan dipenuhi oleh informasi yang provokatif dan tidak terverifikasi, maka upaya membangun harmoni sosial akan semakin sulit diwujudkan.
Pada akhirnya, moderasi beragama bukanlah proyek pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial dan derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan lebih banyak ruang dialog, pendidikan literasi, dan keteladanan dari para tokoh agama maupun akademisi. Dengan menguatkan komitmen kebangsaan, toleransi, sikap anti-kekerasan, serta penghargaan terhadap budaya lokal, moderasi beragama dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan Indonesia yang majemuk. Sebab, keberagaman bukanlah masalah yang harus dihilangkan, melainkan anugerah yang harus dirawat untuk masa depan bangsa yang lebih harmonis dan berkeadaban.
