Aceh, kopelmanews.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Keadilan (DPMPPK), Ahmad Sayuti Tanjung, menuntut Bupati Padang Lawas Utara untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Copot jabatannya kepala dinas perhubungan kabupaten Padang lawas Utara dengan tegas dan lantang disuarakan dengan sejumlah alasan yang dikemukakan oleh ketua DPMPPK Paluta terkait Pengelolaan PAD Parkir sekawan Padang lawas Utara diduga tidak ada transparansi, manipulatif dan adanya KKN Dalam pengelolaan PAD Parkir di kawasan Padang lawas Utara, dan adanya dugaan potongan gaji honor Yang Di SK Kan sebagai petugas parkir tiap bulan.
Dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat di wilayah kabupaten padang lawas utara untuk mengatur, mengelola, mengawasi dan mengembangkan system transportasi yang aman, efesien, tertib, dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ahmad Sayuti tanjung menjelaskan Dinas perhubungan memiliki peran dalam pengelolaan parkir termasuk didalamnya penetapan tarif, pemungutan retribusi, pengawasan, dan pembinaan terkait parkir. Retrebusi pengelolaan parkir salah satu sumber Pendapatan asli daerah PAD yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah di wilayah kabupaten padang lawas utara dari sumber pendapatan PAD parkir dari Bank, Discukcapil, indomaret, alfamidi, puskesmas, rumah sakit umum daerah, PT sekawasan padang lawas utara, loket-loket bus travel, dan pasar-pasar se kabupaten padang lawas utara yang peruntukannya peningkatan kesehjateraan masyarakat pertumbuhan ekonomi, pembangunan insfratruktur, pemberdayaan umkm, dan pengembangan pariwisata lokal.
Menurut pikir Sayuti, dengan amanah yang diberikan malah memanfaatkan wewenangnya Dinas perhubungan kabupaten padang lawas utara diduga tidak ada transparansi, diduga manipulatif dan adanya KKN dalam pengelolaan PAD parkir di kabupaten padang lawas utara selain itu juga, diduga manipulatif SK petugas parkir sekawasan padang lawas utara dengan SK kan dengan orang yang bertugas dan adanya dugaan potongan gaji honor yang di SK kan sebagai juru parkir tiap bulan ( ungkap Sayuti )
Menurut hemat pikir Sayuti, Ketidaktransparan dan profesionalisme, akuntabilitas pengelolaan PAD parkir di wilayah kabupaten padang lawas utara dapat menyebabkan berbagai masalah berkurangnya pendapatan daerah, menghambat pembangunan insfratruktur daerah, berkurang pemberdayaan wisata lokal, menyengsarakan masyarakat, dan penyelahgunaan wewenang.
Pikir Sayuti, seharusnya Dinas perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat padang lawas utara dengan menegedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam mendukung pembangunan dibidang pengelolaan PAD parkir daerah di wilayah kabupaten padang lawas utara sehingga manfaatnya di rasakan oleh masyarakat kabupaten Padang lawas Utara.
Dengan demikian, jika perbuatan kepala dinas perhubungan kabupaten padang lawas utara dibiarkan terus menerus akan memperburuk citra pemerintahan daerah, menghambat pembangunan daerah, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ( pungkas Sayuti )
Dengan segala keluhan dan penderitaan yang dirasakan masyarakat, kami menuntut agar Bupati segera mengambil langkah tegas mencopot Kepala Dinas perhubungan Dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dugaan manipulatif, tidak ada transparansi, dan perbuatan KKN pengelolaan PAD Parkir sekawan Padang lawas Utara.
Sebagai bentuk protes dan desakan agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius, DPMPPK Padang Lawas Utara berencana menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi tersebut, mereka akan menyerahkan piagam penghargaan yang bertajuk” NOL PRESTASI” dan membawa boneka tikus berdasi kepada Kepala Dinas perhubungan kabupaten Padang lawas Utara sebagai simbol kekecewaan atas kinerja yang dinilai gagal. (Tegas Sayuti)
