Aceh, Kopelmanews.com – Sebuah krayon hijau terguling di lantai, bersamaan dengan bisikan kecil kekecewaan dari bibir Tengku Muhammad Rizki (10). Di ruang kelas III yang riuh dengan tawa dan candaan, dunianya seolah berhenti sejenak. Ia begitu ingin mewarnai gambar pohon kelapanya, sama seperti yang teman-temannya lakukan. Tapi jemarinya yang mungil seolah menolak untuk diajak kompromi, terus melepaskan genggamannya. Banda Aceh (14/1/2026)
Frustrasi mulai muncul di matanya, hingga sebuah tangan lain menyelamatkan si krayon licik itu. “Ini, Riz,” bisik Aisyah, teman sebangkunya. Saat krayon hijau itu kembali menemani jarinya, Rizki menatap Aisyah. Senyumnya merekah, secerah warna yang ia pegang—sebuah senyum yang melampaui segala keterbatasan, menjadi kemenangan kecil yang sangat berarti di hari itu.
Kisah Rizki, seorang anak dengan tunagrahita ringan, adalah cerminan dari ribuan anak berkebutuhan khusus (ABK) lainnya di Tanah Rencong yang berjuang untuk menemukan tempatnya. Mereka adalah anugerah yang terbungkus dengan keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik, yang memiliki hak yang sama untuk berceloteh di halaman sekolah, bercita-cita setinggi langit, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.
Menyongsong Inklusi di Serambi Mekkah
Secara nasional, data menunjukkan ada sekitar 280.000 anak berkebutuhan khusus dari total 28 juta anak usia sekolah. Angka ini adalah sekadar angka, hingga kita menyadarinya sebagai wajah-wajah nyata seperti Rizki. Lantas, bagaimana dengan Aceh? Dinas Pendidikan Dayah dan Pendidikan Aceh mencatat ada ribuan ABK yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Namun, angka ini dipastikan masih jauh dari angka sebenarnya, mengingat masih banyak orang tua yang menyembunyikan kondisi anaknya karena rasa malu atau kurangnya pemahaman.
Kondisi khusus pada anak bisa bermula sejak dari kandungan. Faktor genetik, gizi buruk sang ibu, atau infeksi saat hamil bisa menjadi pemicu. Kelahiran prematur, kekurangan oksigen saat proses persalinan, hingga kecelakaan di usia dini juga menjadi penyebab utama. Inilah mengapa deteksi dini sejak usia balita menjadi kunci emas. Semakin cepat sebuah kondisi teridentifikasi, semakin cepat pula intervensi dan terapi yang bisa diberikan, membuka jalan bagi mereka untuk mencapai potensi terbaiknya.
Sejatinya, negara telah menyiapkan payung hukum yang kokoh. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi fondasinya, yang secara tegas menyatakan bahwa disabilitas bukan sekadar masalah individu, melainkan juga soal bagaimana lingkungan masih belum ramah bagi mereka. UU ini menjadi tongkat estafet yang diteruskan ke dunia pendidikan melalui Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.
Peraturan ini secara gamblang mewajibkan setiap daerah, termasuk di Aceh, untuk menyediakan sekolah yang siap menampung ABK belajar bersama anak-anak regular. Ini bukan sekadar kertas, melainkan amanat konstitusional untuk memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikannya.
Tantangan di Lapangan: Antara Harapan dan Kenyataan
Meski aturannya jelas, jalan menuju kelas inklusi yang ideal masih berliku. “Tantangan terberat bukan hanya mengajar anaknya, tapi ‘mengajar’ lingkungan sekitarnya untuk menerima,” ujar Sarah Ferani, S.Pd., seorang Guru Pendamping Khusus di SD Negeri 1 Banda Aceh, dengan mata yang berbinar penuh pengalaman.
Menurutnya, kurangnya jumlah guru yang memiliki kompetensi khusus adalah masalah utama. “Satu guru pendamping seringkali harus menangani puluhan anak dengan beragam kebutuhan di beberapa sekolah. Belum lagi keterbatasan modul pembelajaran dan alat peraga yang disesuaikan dengan kondisi mereka,” tambahnya.
Tantangan lain datang dari kesadaran masyarakat yang masih perlu dibangun. Stigma dan pandangan yang salah seringkali membuat orang tua ABK enggan membawa anaknya ke ruang publik, takut mendapat tatapan iba atau bahkan ejekan yang menyakitkan. “Anak saya bukan aib. Dia anugerah yang Allah titipkan dengan cara berbeda. Yang kami minta sederhana: beri dia ruang untuk belajar, jangan tatapan iba atau bahkan ejekan,” ujar Bakri, seorang ayah dari anak penyandang autisme di Lhokseumawe, dengan suara bergetar namun tegas.
Benih-Benih Harapan dari Berbagai Penjuru
Untungnya, di tengah keterbatasan, banyak sekali benih harapan yang bermunculan. Upaya positif datang dari berbagai arah. Terapi okupasi, terapi wicara, hingga terapi perilaku (ABA) menjadi jalan bagi banyak ABK untuk mengasah kemampuan mereka. Peran keluarga di sini tak tergantikan. Mereka adalah benteng pertama dan terkuat bagi sang anak.
Dukungan juga mengalir dari komunitas peduli ABK di Aceh, seperti ‘Sahabat Kautsar’ atau ‘Komunitas Peduli Autis Aceh’, yang saling berbagi informasi, memberikan dukungan emosional, hingga mengadakan kegiatan bersama agar anak-anak merasa diterima. Pemerintah Aceh pun mulai menunjukkan keseriusannya dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan guru reguler agar mampu mengajar di kelas beragam, serta menyediakan bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah inklusif.
Memasyrakatkan Inklusi, Mencetak Aceh yang Beradab
Perjalanan menuju Aceh yang benar-benar inklusif memang masih panjang. Namun, setiap langkah kecil, setiap senyum seperti yang Rizki tebarkan di kelasnya, adalah benih optimisme yang akan tumbuh menjadi pohon keadilan sosial. Mereka, anak-anak berkebutuhan khusus, bukanlah beban. Mereka adalah guru kesabaran, pelajaran ketulusan, dan cermin cinta tanpa syarat bagi kita semua.
Mari kita buka mata, hati, dan pintu bagi mereka. Mari kita dukung kebijakan pemerintah, hargai perjuangan para guru, dan yang terpenting, mulai dari lingkungan terkecil: keluarga dan tetangga kita. Mari kita jadikan Aceh sebagai tanah yang ramah bagi semua anak, tempat di mana setiap mimpi, apa pun kondisinya, layak untuk dikejar dan diwujudkan.
Karena di setiap keterbatasan, selalu ada kelebihan yang menunggu untuk dihargai. Dan di setiap kebersamaan, kita menemukan kemanusiaan yang sesungguhnya. Karena sejatinya, Aceh yang beradab adalah Aceh yang memberi ruang bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa batas.
