JAKARTA — Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh bersama 72 LPTK mitra dari seluruh Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Tahun 2026. Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) ini berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu (12–14/11/2026), di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta.
Dalam forum berskala nasional tersebut, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendelegasikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Prof. Dr. Ismail, M.Ag., serta Sekretaris Program Studi PPG LPTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Azmil Hasan Lubis, M.Pd.
Rakor secara resmi dibuka pada Kamis (12/11/2026) oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Prof. Dr. Amien Suyitno, M.Ag., bersama Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag RI, Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Pertemuan ini dirancang untuk menyelaraskan standar mutu akademik, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta kesiapan infrastruktur digital bagi seluruh penyelenggara PPG di lingkungan Kementerian Agama.
Arah Baru Kebijakan Akademik dan Penuntasan Sertifikasi
Pada sesi tata kelola akademik dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Kemenag RI, Dr. M. Munir, S.Ag., M.A., menyampaikan tonggak sejarah penting terkait penyelesaian sertifikasi guru PAI di Indonesia.
“Tahun ini merupakan tahun terakhir penyelenggaraan PPG Daljab bagi guru PAI karena seluruh guru PAI dalam jabatan telah tuntas kita fasilitasi. Total ada sekitar 11.600 guru yang mengikuti PPG tahun ini melalui pembiayaan APBN Direktorat PAI dan dukungan APBD. Mulai tahun depan, Direktorat PAI akan beralih menyelenggarakan PPG Prajabatan yang diawali dengan skema piloting di beberapa LPTK, sebelum nantinya diterapkan secara serentak di seluruh LPTK,” jelas M. Munir.
Sementara itu, untuk sektor madrasah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag RI, Dr. Fesal Musaad, M.Pd., menegaskan komitmen kementerian untuk mengejar percepatan penuntasan antrean guru madrasah pada tahun mendatang.
“Jumlah guru madrasah yang belum mengikuti PPG masih cukup besar, sehingga insyaallah tahun depan kami menargetkan penyelesaian minimal 200.000 kuota. Harapannya, seluruh guru madrasah dalam jabatan dapat segera tuntas agar kita juga bisa bertransisi menuju PPG Prajabatan. Meski demikian, kami mengingatkan LPTK agar tidak semata-mata berfokus pada kuantitas, melainkan tetap menjaga idealisme dan integritas layanan akademik demi melahirkan guru-guru yang kompeten,” tegas Fesal Musaad.
Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Sistem Digital
Selain aspek akademik, forum ini menaruh perhatian serius pada tata kelola keuangan guna mencegah temuan administratif di kemudian hari. Kasubdit PAI pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) Direktorat PAI Kemenag RI, Dr. Khaerul Umam, M.Ud., mengingatkan seluruh pengelola LPTK agar mengevaluasi kinerja pelaporan anggaran.
“Sejak September lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah LPTK pengelola PPG, dan saat ini masih terus berlangsung hingga akhir Desember nanti. Terdapat beberapa catatan temuan yang wajib kita tindak lanjuti dan perbaiki bersama agar tata kelola keuangan kita ke depan jauh lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Kesejahteraan dan Pelindungan pada Direktorat GTK Madrasah Kemenag RI, Dr. Fakhrurozi, S.S., M.Si., menekankan kepatuhan mutlak terhadap regulasi anggaran. “Kami sangat berharap seluruh LPTK memahami dan menjalankan pengelolaan keuangan berpedoman penuh pada Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku. Dengan begitu, setiap penggunaan anggaran memiliki landasan hukum yang kuat saat diaudit oleh BPK,” tuturnya.
Untuk memberikan pemahaman praktis, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Hariman Surya Siregar, M.Ag., turut membedah detail Juknis sekaligus memandu simulasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPG Daljab Tahun 2026.
Rangkaian materi kemudian dilanjutkan oleh tim admin Panitia Nasional PPG Kemenag RI yang memaparkan tata kelola Learning Management System (LMS), menganalisis progres serta kendala teknis proses lapor diri mahasiswa, hingga memberikan bimbingan teknis pengelolaan program induksi dan try out uji kompetensi.
Komitmen LPTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Menanggapi rangkaian materi strategis tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Ismail, M.Ag., menilai Rakor ini menjadi kompas penting bagi institusinya dalam menjalankan amanah PPG tahun 2026.
“Kegiatan ini sangat krusial dan bermanfaat bagi LPTK untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan, regulasi, hingga teknis pelaksanaan PPG Daljab tahun 2026, mulai dari kerangka besar hingga detail operasional di lapangan,” ungkap Ismail.
Sementara itu, Sekretaris Prodi PPG LPTK UIN Ar-Raniry, Azmil Hasan Lubis, M.Pd., secara khusus menggarisbawahi manfaat pendalaman materi tata kelola keuangan dan kejelasan regulasi yang disiapkan panitia pusat.
“Kami sangat mengapresiasi forum koordinasi ini karena sangat membantu kami selaku pengelola, terutama pada aspek keuangan yang menuntut pertanggungjawaban tinggi dan sangat sensitif terhadap kesalahan administratif saat pemeriksaan BPK. Penjabaran Juknis PPG yang disusun sangat rinci dan jelas peruntukannya, sehingga kami optimistis tata kelola penyelenggaraan PPG di UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan semakin tertib dan akuntabel,” pungkas Azmil.
Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tata Kelola PPG Daljab Tahun 2026 ini resmi ditutup pada Sabtu (14/11/2026) oleh Dekan FTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. H. Fakry Hamdani, S.S., M.Hum., M.Res., Ph.D.
