Oleh Abdul Rozak
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pengurus Yayasan Perguruan Triguna Tangerang Selatan dan Praktisi Pendidikan serta Pengurus IKAA Bekasi
Pengantar
Pemilu di Indonesia, baik pada tingkat nasional seperti pemilu presiden dan legislatif maupun tingkat lokal seperti pemilukada gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, dan bupati dan wakilnya merupakan mekanisme demokrasi prosedural sekaligus diharapkan sebagai wujud demokrasi substantif untuk memilih pemimpin publik yang akan mewakili aspirasi rakyat dan kebutuhan pembangunan utk mewujudkannya dalam kehidupan warga yang penuh kedamaian, keharmonisan, kemajauan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.
Pasca pemilu baik di tingkat nasional dan lokal atau daerah, rakyat sangat mengharapkan hadirnya pemimpin yang memiliki jati diri dan karakter yang kuat, yang mencakup aspek integritas, visi masa depan yang jelas, keberpihakan pada semua rakyat, dan kemampuan memimpin secara efektif, efesien dan produktif. Jati diri dan karakter yg tangguh pada pemimpin publik menjadi aspek esensial dalam kerja birokrasi publik karena berkaitan langsung dengan stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, hadirnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan membawa kemajuan pembangunan di berbagai sektor kehidupan.
Jati Diri dan Karakter Pemimpin Publik yang Tangguh
Pemimpin publik memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah dan nasib masyarakat yang dipimpinnya. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, jati diri yang kuat, karakter tangguh dan positif menjadi fondasi kualitas yang sangat penting pada diri seorang pemimpin publik. Kualitas ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, tetapi juga membentuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan organisasi yang dipimpinnya.
Jati diri seorang pemimpin mencerminkan integritas, komitmen, dan visi masa depan yang jelas. Pemimpin publik yang memiliki jati diri yang kuat dapat menjaga konsistensi antara nilai-nilai pribadi dan kebijakan yang diambil, menciptakan legitimasi yang kokoh dalam kepemimpinan mereka. Fukuyama (2014) dalam Political Order and Political Decay menyatakan bahwa legitimasi institusi pemerintahan sangat bergantung pada moralitas dan kepercayaan yang dibangun oleh pemimpin.
Tanpa jati diri yang kuat, pemimpin akan mudah kehilangan arah dan dukungan publik. Pemimpin publik yang tidak memiliki jati diri yang kuat sering kali menjadi rentan terhadap tekanan eksternal, termasuk pengaruh berbuat korupsi atau mendahulukan kepentingan kelompok tertentu atau primordialisme. Hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat dan dapat menghambat kemajuan pembangunan.
Pemimpin publik di era digital dan global saat ini dihadapkan pada tantangan kompleksitas dalam konteks nasional dan daerah, dinamika global, perubahan teknologi, perubahan iklim dan krisis lingkungan serta krisis kemanusiaan global. Karakter tangguh dapat menjadikan seorang pemimpin publik untuk bertindak tegas, nqmun tetap tenang di bawah tekanan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan komitmen terhadap tujuan utama serta janji politik yg dinyatakan dlm kampanye.
Daniel Goleman (1995) dalam Emotional Intelligence menekankan bahwa kemampuan mengelola emosi diri adalah inti dari karakter tangguh sebagai hal yang sangat penting ditunjukkan pemimpin publik untuk menghadapi situasi sulit yg dihadapi oleh diri seorang pemimpin publik.
Pemimpin publik dgn jati diri dan yg berkarakter tangguh dapat membuat keputusan yang sulit dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, menunjukkan keberanian moral, dan menjaga stabilitas sosial dalam situasi krisis yang dihadapinya.
Berikut jati diri dan karakter tangguh yang diperlukan bagi seorang pemimpin publik pasca pemilu dan pemilukada yang telah dilaksanakan dengan suasana yang relatif damai dan tanpa gejolak berarti meskipun tingkat partisipasi publik atau partisipasi pemilih yang relatif rendah diberbagai daerah. Namun demikian dari pemilu dan pemilukada telah melahirkan figur pemimpin nasional dan pemimpin lokal di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
- Jati Diri Pemimpin Publik dan Stabilitas Politik
Pasca pemilu dan pemilukada sering kali terjadi polarisasi sosial di masyarakat sbg akibat perbedaan pilihan politik. Pemimpin publik yang memiliki jati diri dan karakter yang kuat mampu menjadi figur integrasi atau pemersatu untuk menyembuhkan luka-luka politik pasca pemilu dqn pemilukada. Jati diri yang melibatkan integritas moral, transparansi, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat dapat memperkuat stabilitas politik.
Studi oleh Fukuyama (2014) dalam Political Order and Political Decay menunjukkan bahwa stabilitas politik dalam sebuah negara sangat bergantung pada legitimasi pemimpin dan institusi pemerintahan. Pemimpin publik yang memiliki jati diri dan karakter kuat dapat meredakan ketegangan politik melalui komunikasi birokrasi yang inklusif dan kebijakan publik yang merangkul semua golongan dan rakyat yg dipimpinnya
Pemimpin publik dengan jati diri dan karakter yang kuat memberikan kepercayaan kepada rakyat bahwa pemerintah dan institusi yg dipimpinnya akan bertindak adil untuk semua rakyat yang dipimpinnya dan tidak memihak, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan bahkan ditiadakan. Stabilitas pemerintahan dan organisasi atau institusi menjadi dasar yang sangat penting dan strategis untuk melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan rakyat yg berkeadilan.
- Jati Diri Pemimpin Publik Sebagai Dasar Kepercayaan Publik
Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam pemerintahan dan organisasi publik. Pemilu dan pemilukada hanyalah awal dari perjalanan politik; dan legitimasi yg sesungguhnya akan ditentukan oleh bagaimana pemimpin publik mampu membangun kepercayaan rakyat melalui tindakan dan keputusan pasca pemilu dqn pemilukada. Pemimpin publik yang berkarakter kuat dan memiliki jati diri yang tangguh mencerminkan konsistensi antara janji politik dan implementasi kebijakan publik dalam kepemimpinannya di tingkat nasional dan daerah.
Menurut Diamond dan Morlino (2005) dalam Assessing the Quality of Democracy, kualitas demokrasi tidak hanya dilihat dari proses pemilu (atau pemilukada), tetapi juga dari kemampuan pemimpin untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterima oleh masyarakat.
Rakyat membutuhkan pemimpin publik yang bisa dipercaya untuk menjamin bahwa suara mereka dihargai dan kebutuhan mereka diakomodasi. Pemimpin publik yang tidak memiliki jati diri yang jelas akan sulit untuk menjaga kepercayaan rakyat ini, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan pemerintahan.
- Jati Diri Pemimpin Publik Adanya Konsistensi dan Kemauan Menerapkan Keberlanjutan Kebijakan yang Positif
Jati diri pemimpin publik juga mencakup konsistensi dalam visi masa depan dan misi pemerintahan dan organisasi. Pemimpin publik yang memiliki jati diri dan karakter yang kuat akan tetap teguh pada visi yang dijanjikan selama masa kampanye saat pemilu dan pemilukada, meskipun menghadapi tekanan dari berbagai kelompok kepentingan.
Studi oleh Heifetz dan Linsky (2002) dalam Leadership on the Line menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif mampu menjaga konsistensi visi tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau ekonomi. Konsistensi ini penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan publik yang dirancang untuk kesejahteraan rakyat secara berkeadilan
Dalam konteks Indonesia, di mana tantangan pembangunan sangat beragam, rakyat membutuhkan pemimpin publik yang memiliki jati diri dqn karqkter kuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok elite atau kelompok masyarakat tertentu.
- Jati Diri Pemimpin Publik Sebagai Figur Teladan Rakyat
Pemimpin publik tidak hanya bertugas untuk memimpin administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi panutan bagi masyarakat. Jati diri pemimpin publik yang kuat mencerminkan integritas, etika, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
Bass dan Bass (2008) dalam The Bass Handbook of Leadership menyatakan bahwa keteladanan adalah salah satu aspek terpenting dalam kepemimpinan. Ketika pemimpin menunjukkan moralitas yang tinggi dan keberpihakan pada rakyat, hal ini akan menginspirasi masyarakat untuk mengikuti jejak mereka dalam menjunjung nilai-nilai positif.
Generasi muda Indonesia yang saat ini didominasi generasi Z membutuhkan teladan jati diri dan karakter kuat pemimpin publik yang bisa mereka banggakan, yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya adalah tentang melayani, bukan hanya berkuasa. Pemimpin publik hasil pemilu dan pemilukada dengan jati diri dan karakter yang kuat dpt mencerminkan nilai-nilai tsb dalam kebijakan publik yg ditetapkan dan tindakan mereka sehari-hari.
- Jati Diri Pemimpin Publik yang Dapat Menunjukkan Kemampuan Merespon Tantangan Global
Dalam era globalisasi, rakyat membutuhkan pemimpin publik yang tidak hanya mampu menangani isu-isu domestik daerah dan nasional tetapi juga dapat memahami isu global utk bisa bersaing di kancah internasional. Jati diri dan karakter pemimpin yang kuat mencakup kemampuan untuk memahami tantangan global, kemampuan bernegosiasi dalam forum internasional, dan membawa manfaat bagi rakyat sebagai bagian dari diplomasi internqsional.
Menurut laporan World Economic Forum (2020), pemimpin global yang sukses adalah mereka yang mampu memadukan kompetensi lokal dengan wawasan global. Dalam konteks ini, pemimpin publik di Indonesia harus memiliki jati diri dan karakter yang mampu menjembatani kepentingan daeah dan nasional dengan dinamika global.
Pemimpin publik yang memiliki jati diri dan karakter yang kokoh dapat menjadi representasi yang kuat bagi warga daerah dan bangsa Indonesia di tingkat internasional, mampu meningkatkan citra negara sekaligus membawa manfaat konkret bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa diskriminasi.
Langkah-Langkah Strategis untuk Memperkuat Jati Diri dan Karakter Tangguh Pemimpin Publik
- Penguatan Pendidikan Politik dan pembelajaran politik yang berkelanjutan bagi seorang pemimpin publik dapat membantu pemimpin publik tersebut dalam memahami pentingnya memiliki jati diri dan karakter tangguh dalam kepemimpinan publik yang mencakup nilai-nilai demokrasi, etika kepemimpinan, mekanisme kebijakan publik dan keterampilan komunikasi yang efektif dan persuasif dalam organisasi atau institusi yang dipimpinnya.
- Transparansi dan Akuntabilitas
Jati Diri dan Karakter Tangguh pemimpin publik harus dapat menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Hal itu akan berdampak positif dalam membangun kepercayaan rakyat (public trust) terhadap institusi pemerintahan atau organisasi yang dipimpinnya. - Fokus pada Kebijakan Pro-Rakyat
Jati diri dan karakter pemimpin publik yang kuat dapat tercermin dari adanya keberpihakan pemimpin publik pada semua warganya termasuk rakyat kecil. Karena itu kebijakan publik yang dipilih dan ditetapkan bersifat inklusif sebagai cara terbaik untuk menunjukkan komitmen kepemimpinannya dan suasana berkeadilan sosial bagi semua. - Peningkatan Kapasitas Pemimpin Lokal
Untuk memahami kompleksitas tugas pemerintahan di era disrupsi teknologi sebagai dampak kemajauan teknologi digital seperti hadirnya teknologi artificial intellegence , pemimpin publik memerlukan kecakapan model dan pendekatan kepemimpinan yang harus diterapkan secara tepat, terukur dan berdampak positif.
Diantara model dan pendekatan kepemimpinan yang relevan dan berdampak positif dalam menjalankan amanah kepemimpinan publik yaitu model dan pola pendekatan kepemimpinan etik profetik, kepemimpinan perubahan, kepemimpinan digital, kepemimpinan adaptif, kepemimpinan strategik, kepemimpinan kinerja dan kepemimpinan global.
Kesimpulan
Rakyat membutuhkan pemimpin publik dengan jati diri dan karakter kepemimpinan yang kuat karena hal ini menjadi fondasi Yang kokoh hadirnya keberhasilan kepemimpinan dengan tingginya kepercayaan publik, stabilitas politik, dinamika sosial, kohesivitas dan harmoni antar warga dan keberlanjutan pembangunan. Pemimpin yang memiliki integritas, visi masa depan yang jelas, inklusif, tidak primordialistik (primordial yang irrasional), profesional, mengedepankan meritokrasi dan keberpihakan pada rakyat dalam kepemimpinan publik yang diterapkan akan mampu menjembatani berbagai perbedaan, menciptakan harmoni, adanya kesejahreraan berkeadilan dan dapat menjadi faktor pendorong kemajuan daerah dan negara
Langkah-langkah strategis dan teeukur yg diterapkan pemimpin publik seperti pendidikan dan pembelajaran politik yg berkelanjutan, transparansi, dan fokus pada kebijakan pro-rakyat dapat menjadi langkah strategi untuk mencapai keberhasilan pemimpin publik dengqn memperkuat jati diri dan karakter seorang pemimpin publik, serta memastikan bahwa rakyat melalui pemilu dan pilkada mendapatkan hadirnya figur dan karakter pemimpin publik yang mengedepankan integritas, layak, kredibel dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan dinamika serta kemajuan bagi bangsa dan negara serta daerah. Dengan demikian pemilu dan pilkada sebagai wahana dalam alam demokrasi menjadi sirkulasi kepemimpinan publik yang efektif bukan sebagai tindakan kemubaziran karena melalui sistem tersebut rakyat mendapatkan pemimpin publik yang sesuai dan relevan dengan tuntutan dan dinamika untuk membawa kemajuan, kesejahteraan yang berkeadilan dan keharmonisan sosial yang terbangun dengan baik.
