Aceh, kopelmanews.com – Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kota Banda Aceh. Pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan kemudahan akses serta peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.
Sebagai ibu kota provinsi Aceh, Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang berkomitmen untuk menerapkan konsep Smart City atau kota cerdas. Melalui program digitalisasi pelayanan publik, Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha menghadirkan layanan yang terintegrasi dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Inovasi ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi daerah.
Transformasi menuju digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan publik di Banda Aceh kini mulai beralih dari sistem manual menuju sistem daring yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah Kota Banda Aceh terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Melalui berbagai inovasi, wajah birokrasi di kota ini kini mulai berubah menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Penerapan digitalisasi bukan hanya sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik kini tidak lagi identik dengan antrean panjang dan tumpukan berkas, melainkan serba daring dan dapat diakses dengan mudah.
Salah satu inovasi yang menonjol adalah penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai dokumen dan perizinan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Melalui platform daring yang terintegrasi, warga dapat mengakses lebih dari seratus jenis layanan hanya melalui gawai pribadi.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga menghadirkan fitur MPP Care, sebuah kanal pengaduan digital yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan publik. Setiap laporan yang diterima akan diteruskan langsung kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Langkah ini menjadi wujud keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Tgk Alizar, di kutif dari laman infopublik.id menyampaikan “Sejak 2014 PPID Kota Banda Aceh telah melayani permohonan informasi melalui aplikasi online dan hingga kini terus meningkatkan fasilitas pelayanan baik elektronik maupun non-elektronik serta menyediakan aksesibilitas difabel,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi di Banda Aceh dibangun di atas fondasi teknis yang kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, M. Nurdin menyampaikan yang di kutip di laman diskominfo.bandaacehkota.go.id. “Kami menyesuaikan dengan kebutuhan yang bisa diimplementasikan di Banda Aceh. Tim e-government kami telah melakukan pemetaan yang bisa direplikasikan sesuai kebutuhan kota. Karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh kota yang terletak di ujung Indonesia tidak sama dengan kebutuhan ibu kota Indonesia,” ujarnya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana inovasi dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya daerah.
Langkah digitalisasi juga menyentuh sektor ekonomi dan kesehatan. Di bidang ekonomi, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memasang Tapping Box di sejumlah restoran, hotel, dan kafe untuk mencatat setiap transaksi secara digital dan real time. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi pelaporan pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, di sektor kesehatan, RSUD Meuraxa tengah dikembangkan menjadi Smart Hospital pertama di Banda Aceh. Digitalisasi diterapkan mulai dari pendaftaran pasien hingga pengelolaan rekam medis, yang menjadi terobosan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi Masyarakat.
