Aceh, kopelmanews.com – Rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sejak November 2025 telah memasuki fase yang benar-benar kritis. Dampaknya tidak lagi bersifat lokal, tetapi telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan besar yang mengguncang tiga provinsi sekaligus. Lhokseumawe, (30/11/2025)
Laporan BNPB daerah dan pemberitaan nasional menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban meninggal, warga hilang, serta gelombang pengungsian yang terus membesar.
Namun hingga kini, pemerintah pusat belum menetapkan bencana ini sebagai bencana skala nasional, padahal seluruh indikator yang disyaratkan sudah terlampaui.
“Ribuan rumah rusak, lahan pertanian terendam, jaringan listrik terputus, dan akses transportasi di banyak titik lumpuh total. Di sejumlah lokasi pengungsian, pasokan makanan dan air bersih mulai menipis, meningkatkan risiko kesehatan dan memperdalam penderitaan masyarakat.
Korban jiwa terus bertambah, puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal, dan pemerintah daerah kelelahan menghadapi situasi ini. Jika bukan ini, lalu apa yang layak disebut bencana nasional?” ujar Revo Bayu Erlangga Saragih, mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Malikussaleh dan Ketua Umum HIMA-AP.
Menurut Revo, penetapan status bencana nasional bukan sekadar urusan administratif. Status tersebut akan membuka akses penggunaan sumber daya negara secara menyeluruh: pengerahan penuh TNI, koordinasi lintas kementerian, mobilisasi logistik nasional, hingga dukungan relawan dari berbagai wilayah.
Kerusakan rumah, gagal panen, dan minimnya layanan kesehatan di lokasi pengungsian menjadi potensi ancaman baru yang dapat memicu:
- Krisis kesehatan di tenda-tenda pengungsian
- Lonjakan stunting akibat kurangnya pemenuhan gizi darurat
- Kelangkaan air bersih
- Terhentinya aktivitas pendidikan
- Melambatnya roda ekonomi daerah
- Potensi gelombang pengungsian lanjutan jika situasi tidak membaik
Semua ini menunjukkan bahwa krisis tidak berhenti pada hari ini. Ada bayang-bayang masalah jangka panjang yang harus diantisipasi negara.
Revo menegaskan bahwa bencana ini bukan hanya milik Sumatera Utara, Aceh, atau Sumatera Barat. Krisis ini mencerminkan betapa rapuhnya banyak wilayah di Indonesia ketika bencana terjadi secara simultan.
“Dengan kondisi kritis seperti sekarang, saya berharap pemerintah pusat melihat ini bukan sebagai isu politik wilayah, tetapi sebagai krisis kemanusiaan. Semua warga negara berhak atas perlindungan yang sama. Indonesia tidak boleh menunggu lebih lama,” tambah Revo
Revo mendesak pemerintah pusat untuk:
- Menyusun rencana pemulihan jangka panjang yang komprehensif, mencakup infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.
- Segera menetapkan rangkaian bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
- Mengambil alih dan memimpin penuh penanganan bencana—mulai dari evakuasi, pencarian korban, hingga pemulihan.
- Mempercepat distribusi makanan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya karena logistik di lapangan sudah semakin menipis.
- Memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan.
- Menjamin keterbukaan data agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
